Prabowo Salahkan Anggaran Kemenkeu Soal MEF Kemhan, Hasto: Pemimpin Tak Bijak
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berbicara dalam debat capres terkait target minimum essential force (MEF) Indonesia yang mengalami penurunan lantaran anggaran tidak disetujui Kementerian Keuangan pada masa pandemi COVID-19. PDI Perjuangan (PDIP) menilai pernyataan Prabowo tidak bijak karena menuding pihak lain.
"Pak Prabowo cenderung menyalahkan pihak lain yang tadi disalahkan adalah Menteri Keuangan. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu memberikan penjelasan lebih baik seluruh aspek pertahanan. Tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada kementerian keuangan. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
"Sebenarnya pak Anies dan pak Ganjar sependapat, karena pak Prabowo dengan anggaran pertahanan yang begitu besar sangat disayangkan lebih memilih pembelian pesawat bekas. Konon dari analisis diduga ini ada kepentingan kepentingan di dalamnya, kepentingan pemburu rente, sehingga ini harus diusut tuntas," ujarnya.
Hasto menekankan, dengan anggaran yang besar, Kementerian Pertahanan seharusnya bisa belanja Alutsista yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan prajurit.
"Maka kita harus melihat para prajurit kita untuk memerlukan kebanggaan. Jangan sampai, keselamatan mereka dikorbankan karena pesawat bekas yang kemudian berpotensi terhadap risiko yang sangat besar mendidik pilot itu tidak mudah, memerlukan investasi yang sangat tinggi," jelasnya.
Hasto juga menyebut Prabowo Subianto gagal dalam membangun pertahanan negara Indonesia. Dia kembali menyinggung program food estate.
"Kepemimpinan pak Prabowo di dalam membangun pertahanan kita juga menunjukkan banyak kegagalan. Kita lihat misalnya terkait food estate yang seharusnya dipakai untuk memperkuat logistik kita," kata dia.
"Kemudian terkait dengan pembelian Alutsista yang begitu besar, Pak Prabowo hanya membentuk PT Teknologi Militer yang syarat dengan kepentingan KKN. Ini yang tidak boleh ternyata, maka Pak Anies dan Pak Ganjar di sini bisa bersatu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pertahanan dari Pak Prabowo yang tidak membumi tetapi tidak visioner," imbuhnya.
"Sebenarnya pak Anies dan pak Ganjar sependapat, karena pak Prabowo dengan anggaran pertahanan yang begitu besar sangat disayangkan lebih memilih pembelian pesawat bekas. Konon dari analisis diduga ini ada kepentingan kepentingan di dalamnya, kepentingan pemburu rente, sehingga ini harus diusut tuntas," ujarnya.
Hasto menekankan, dengan anggaran yang besar, Kementerian Pertahanan seharusnya bisa belanja Alutsista yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan prajurit.
"Maka kita harus melihat para prajurit kita untuk memerlukan kebanggaan. Jangan sampai, keselamatan mereka dikorbankan karena pesawat bekas yang kemudian berpotensi terhadap risiko yang sangat besar mendidik pilot itu tidak mudah, memerlukan investasi yang sangat tinggi," jelasnya.
Hasto juga menyebut Prabowo Subianto gagal dalam membangun pertahanan negara Indonesia. Dia kembali menyinggung program food estate.
"Kepemimpinan pak Prabowo di dalam membangun pertahanan kita juga menunjukkan banyak kegagalan. Kita lihat misalnya terkait food estate yang seharusnya dipakai untuk memperkuat logistik kita," kata dia.
"Kemudian terkait dengan pembelian Alutsista yang begitu besar, Pak Prabowo hanya membentuk PT Teknologi Militer yang syarat dengan kepentingan KKN. Ini yang tidak boleh ternyata, maka Pak Anies dan Pak Ganjar di sini bisa bersatu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pertahanan dari Pak Prabowo yang tidak membumi tetapi tidak visioner," imbuhnya.
0 Komentar